Sekretariat DKPP telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026. Status gugur ini berdasar Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani hari ini, 19 November 2026.

"Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur," kata Heddy.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya membacakan putusan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa (6/10) malam.

MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Para Pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.