NADIKABAR.COM — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan rencana sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) baru yang dijadwalkan Rabu (9/12) untuk mundur demi menghindari risiko cacat prosedur.
Hal itu disampaikannya menyusul pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengatakan jadwal tersebut tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja jika Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua nama pada Rabu (25/11).
"Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna," kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Doli, prosedur penetapan jadwal sidang paripurna untuk melantik wakil presiden baru jelas dalam ketentuan UU bahwa presiden harus kirim dua nama usulan cawapres ke MPR 14 hari sebelum sidang paripurna. Adapun, hari yang dimaksud adalah hari kerja.
"Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja," ucap dia yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.