"Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, tenggat waktu 14 hari itu mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.

Sehingga, jika sidang paripurna ditetapkan pada Rabu (9/12) dan hitung mundur 14 hari sebelumnya sesuai hari kerja, maka seharusnya Prabowo menyerahkan usulan dua nama cawapres paling lambat pada Kamis (19/11), bukan Rabu (25/11).

Menurut Mahfud, jika Prabowo belum menyerahkan usulan nama hingga Kamis (19/11), maka sidang paripurna pada Rabu (9/12) mendatang berpotensi tidak sah.