NADIKABAR.COM — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak memengaruhi proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan.
“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” ujar Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.
Ia menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” katanya.
Doli mengatakan komunikasi lintas fraksi terus berlangsung dengan membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP sebagai hak konstitusional setiap legislator.
“Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini,” ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut karena masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian parlemen.
“Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa pagi.
Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait pengajuan HMP dalam wacana pemakzulan Gibran.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa, termasuk mengenai pilihan mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
