Oleh karena itu, pemetaan kategori pekerja migran tidak berdokumen diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab perubahan status, pola kerentanan, serta bentuk perlindungan yang tepat.
Isu tersebut turut dibahas dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk "Diaspora Berdampak: Migrasi, Perlindungan Hak, dan Hukum Migran" yang digelar di UMY pada Senin (9/11) sebagai penanda dimulainya Program Diaspora Berdampak 2026 melalui hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Program yang diusulkan Bachtiar bersama akademisi diaspora Indonesia dari International Islamic University Malaysia (IIUM) Prof Sonny Zulhuda itu melibatkan peneliti dari UMY, Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Yogyakarta, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, serta Migrant Center UPN "Veteran" Yogyakarta.
Bachtiar menilai dampak persoalan status dokumen tidak hanya menimpa pekerja migran, tetapi juga keluarga mereka.