"Perempuan dan anak dinilai rentan mengalami kerentanan berlapis ketika status keimigrasian dan dokumen kependudukan tidak memadai," katanya.

​Dalam forum tersebut, lanjut Bachtiar, Sonny Zulhuda menyoroti persoalan perkawinan tidak tercatat serta anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen kependudukan memadai sehingga berpotensi menghambat akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.​"Calon pekerja migran perlu memahami prosedur penempatan, kontrak kerja, hak dan kewajiban, serta risiko di negara tujuan. Edukasi migrasi aman dan orientasi pra-keberangkatan, termasuk lewat pendekatan berbasis desa perlu diperkuat," ujarnya.

​Selain penguatan literasi migrasi sejak tingkat desa dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ia mendorong penanganan menyeluruh bagi PMI tidak berdokumen, baik melalui regulasi status maupun pemulangan sesuai ketentuan hukum.

​"Perlindungan pekerja migran menuntut koordinasi pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta jaringan diaspora," tuturnya.