Belakangan, usulan Hak Menyatakan Pendapat juga disampaikan oleh PDIP.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran buntut dari putusan MA dan MK yang menyatakan keabsahan syarat pendidikannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
