NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan hampir seluruh fraksi partai politik di DPR untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengaku sudah menerima usulan HMP tersebut dan akan menindaklanjuti terhadap usulan ini setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR, Selasa (11/10).
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Puan menambahkan untuk melakukan HMP tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi yang ada. Ia meminta kepada anggota untuk menyikapi persoalan ini dengan tenang serta tidak melakukan hal-hal yang membuat gaduh.
"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran menguat pada seluruh fraksi partai politik di DPR, salah satunya PKS.
Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera menyebut hampir sebagian besar anggota fraksi partai politik di DPR menyebut sudah menandatangani hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden.
"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," ucap Mardani ditemui wartawan, Selasa (10/11).
Ia mengklaim sudah ada bukti dokumentasi berupa tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai politik yang memutuskan Hak Menyatakan Pendapat.
Ia mengatakan agar publik menunggu keputusan dari DPR karena nanti akan disampaikan dalam forum baik terbuka maupun tertutup.
"Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ujarnya.
Selain Mardani, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin juga menyebut hampir seluruh partai politik berdiskusi terkait Hak Menyatakan Pendapat walau sifatnya masih pembahasan informal.
"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," kata Khozin jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11).
Belakangan, usulan Hak Menyatakan Pendapat juga disampaikan oleh PDIP.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan HMP di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran buntut dari putusan MA dan MK yang menyatakan keabsahan syarat pendidikannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
