NADIKABAR.COM — Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah bersepakat bakal menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Menurut Khozin, sikap itu mencuat dalam pembahasan informal lintas fraksi di DPR.

"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata Khozin jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11).

Khozin mengatakan fraksinya di DPR terus mempertimbangkan hak konstitusional yang lebih tepat menindaklanjuti putusan tersebut. Berbeda dengan hak angket yang digunakan untuk mendalami kebijakan pemerintah, hak menyatakan pendapat berguna untuk menyatakan pendapat terhadap masalah konstitusional.

Artinya, dengan menggunakan hak menyatakan pendapat, DPR tak perlu lagi melalui proses hak angket maupun interpelasi.

"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," kata dia.

Merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi "tidak pernah memenuhi syarat pencalonan" atau "tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat" sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" Kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah Gibran. Dasco mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses.

Dasco mengungkapkan pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka hari ini.

"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.