“Praktik pungutan liar (pungli) pastinya akan merusak tumbuhnya ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia karena menambah beban biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan, hal tersebut juga dapat membuat citra buruk suatu daerah wisata,” ujar dia menambahkan.
Chusnunia mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah dan memberantas pungli, termasuk dengan memastikan mekanisme perizinan dan pungutan di kawasan wisata berjalan secara transparan serta memberikan kepastian kepada pelaku UMKM.
Ia menilai perlindungan terhadap UMKM penting karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
