Sahroni menegaskan, penertiban pertambangan ilegal harus menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk oknum aparat yang terbukti melindungi praktik pertambangan tanpa izin. Menurut dia, penindakan hingga ke pihak yang menjadi pembeking penting agar pemberantasan tambang ilegal tidak berhenti pada pelaku di lapangan.

Selain persoalan perizinan, dia meminta Polri turut memeriksa kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan risiko, serta dampak kegiatan tambang terhadap masyarakat sekitar.

β€œDan jangan hanya bicara punya izin atau tidak, tetapi juga harus diperiksa bagaimana kepatuhan terhadap AMDAL, pengelolaan risiko, dan dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Sebab, kalau terjadi kerusakan lingkungan atau bencana akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang paling dulu menanggung akibatnya dan negara juga harus turun tangan menanggung kerugiannya,” ujar Sahroni.