Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Polri akan mendata seluruh IUP di Indonesia untuk menentukan prioritas penertiban pertambangan ilegal. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Suyudi menegaskan penertiban akan difokuskan pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara. Sementara itu, Polri tetap berkomitmen mengawal perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal guna mendukung iklim investasi di Indonesia.