Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
DPR dukung Polri tertibkan tambang ilegal hingga tindak pembeking
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia sebagai upaya memetakan dan menertibk
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Rabu, 18 November 2026 pukul 12:57 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Polri akan mendata seluruh IUP di Indonesia untuk menentukan prioritas penertiban pertambangan ilegal. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Suyudi menegaskan penertiban akan difokuskan pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara. Sementara itu, Polri tetap berkomitmen mengawal perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal guna mendukung iklim investasi di Indonesia.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.