Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara. “Bahkan mengancam para pimpinan nasional,” tuturnya.

Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, DPR menegaskan komitmen, melalui fungsi konstitusional, untuk menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

DPR, imbuh dia, juga memastikan kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional. Dalam konteks itu, DPR mengapresiasi langkah cepat Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.