“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar Puan.
Bareskrim Polri pada pekan lalu menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.
