NADIKABAR.COM — Ketua DPR Puan Maharani menyatakan lembaganya mendukung upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara profesional.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Ketua DPR.

Dia mengatakan Indonesia menghadapi dinamika politik di tengah berbagai upaya melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dinamika politik tersebut, kata Puan, menguji integritas, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara. “Bahkan mengancam para pimpinan nasional,” tuturnya.

Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, DPR menegaskan komitmen, melalui fungsi konstitusional, untuk menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

DPR, imbuh dia, juga memastikan kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional. Dalam konteks itu, DPR mengapresiasi langkah cepat Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujar Puan.

Bareskrim Polri pada pekan lalu menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.