NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperoleh dukungan Komisi II DPR RI terhadap penguatan peran dan transformasi kelembagaan guna mempercepat pemerataan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT.

Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPPDT.

"Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya," ujar Maruli dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Hal itu ia katakan usai RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Ia meyakini dukungan dan arahan Komisi II DPR RI akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. BNPPDT diharapkan mampu menjalankan mandat kelembagaannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maruli menjelaskan tugas BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Presiden.