Dalam hasil RDP, Komisi II DPR RI mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT. Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan kelembagaan tersebut.

Komisi II DPR RI selanjutnya meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026-2029. Dokumen tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian/lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Penyesuaian regulasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta mempercepat penanganan dan pembangunan daerah terpencil.

Lebih lanjut, dukungan Komisi II DPR RI tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan transformasi dan operasionalisasi BNPPDT. Melalui penguatan kelembagaan, pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan semakin terarah, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.