Dia menilai risiko penonaktifan kepesertaan perlu menjadi perhatian, terutama bagi pasien yang membutuhkan pengobatan secara berkelanjutan. Menurutnya, pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, pasien kanker yang membutuhkan kemoterapi, maupun masyarakat yang memerlukan tindakan medis segera, dapat menghadapi dampak serius apabila kepesertaan PBI tiba-tiba tidak aktif.
“Bagaimana jika ada pasien yang harus menjalani cuci darah atau kemoterapi, tetapi kepesertaan PBI-nya tiba-tiba tidak aktif? Jangan sampai mereka kehilangan akses pengobatan karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan angka dan data,” ujarnya.
Oleh karena itu Ninik meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kesalahan pendataan.
