NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan perlindungan terhadap santri tidak berhenti pada penerbitan petunjuk teknis (Juknis) Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri.

"Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten/kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata," kata Mahdalena dikutip di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penerbitan Juknis tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan santri sekaligus menciptakan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

"Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir," ujarnya.