Selain pengawasan, Mahdalena menyoroti kesiapan anggaran sebagai faktor penting dalam penerapan sistem perlindungan tersebut. Ia meminta Kemenag memperhatikan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang masih dihadapi sejumlah pesantren di daerah.

Oleh karena itu, ia menilai anggaran pembinaan dan pendampingan perlu dialokasikan secara tepat sasaran agar penerapan sistem perlindungan tidak justru menjadi beban administratif bagi pengelola pesantren.

Sebelumnya, Dirjen Pesantren Kemenag, Basnang Said menyampaikan bahwa petunjuk teknis itu menjadi acuan nasional bagi pesantren untuk membangun sistem perlindungan santri yang melekat pada tata kelola lembaga, bukan sekadar bergerak ketika kasus terjadi.