Selain penyadapan, menurut dia, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain lain.

"Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.

Dia menilai informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Jika nantinya terbukti, dia menilai hal itu merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).