Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.
Sejauh ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri Irjen AS buntut kasus tersebut.
