NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengecam dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede dan meminta agar penanganan kasus itu diproses tuntas secara profesional.
Ansari mengatakan Indonesia merupakan negara hukum dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik.
"Karena itu proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi," katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat.
Selain meminta penanganan kasus itu secara profesional, Anshari juga meminta agar kepentingan serta keselamatan korban menjadi perhatian utama, yakni harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan jaminan keamanan selama menjalani proses hukum.
Ansari juga mendorong pemerintah melalui kementerian terkait mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.
"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede. Perkara tersebut masih harus ditangani melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT juga telah memberikan pendampingan.
Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT Anselmus Sowa Bolen sempat menyampaikan bahwa kondisi korban mengalami trauma, namun kini telah berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.