NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah daerah (pemda), termasuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk menyelaraskan regulasi pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Pesantren agar kebijakan pusat dan daerah berjalan searah.
Ia mengatakan penyelarasan regulasi menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam kegiatan halaqah bersama perwakilan 500 pondok pesantren di Kabupaten Cirebon.
"Jangan sampai ada miskomunikasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Selly saat ditemui di Kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Jumat.
Ia menyebutkan terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pesantren, yakni digitalisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemandirian lembaga pendidikan tersebut.
Menurut dia, perkembangan teknologi mengharuskan pesantren beradaptasi dengan sistem digital tanpa meninggalkan karakteristik dan tradisi yang selama ini menjadi identitas lembaga pendidikan Islam.
