Terkait pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kemenag, Selly menilai lembaga tersebut menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola pesantren di Indonesia.
Menurut dia, keberadaan pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama pada sektor pendidikan yang membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif dari pemerintah.
Ia menambahkan Komisi VIII DPR RI juga akan memperjuangkan sinkronisasi kebijakan pesantren, dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), termasuk dari sisi keberpihakan anggaran.
"Keberpihakan anggaran tentu menjadi prioritas kami dalam perjuangan yang akan dilakukan oleh Komisi VIII," ucapnya.
