Pembentukan pokja, lanjutnya, menjadi ruang komunikasi yang ideal untuk menyelaraskan proses hukum sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah penantian panjang masyarakat.
"Yang kita harapkan bukan sekedar terbentuknya Pokja, melainkan bagaimana Pokja itu mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Lebih dari sekedar penanganan birokrasi, Mafirion menggarisbawahi bahwa inisiatif positif itu memegang peranan penting dalam memulihkan hak-hak korban, memberikan pengakuan penuh atas penderitaan mereka, serta menjamin bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan.
Ia menegaskan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarga.
