Selain penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, menurut Mafirion, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban, memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami, serta menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"Itu kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban," ujarnya.

"Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari keadilan yang kita tuju bersama," demikian Mafirion.