NADIKABAR.COM — Badan Legislatif DPR bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sepakat mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026.
Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) membahas RUU Hak Cipta yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung, serta dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar beserta jajarannya, di Kantor DJKI, Jakarta, Senin.
"Kita perlu membedah dan memahami DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) ini dengan lebih baik melalui FGD agar pembahasan di ruang rapat dapat berlangsung secara konstruktif dan tidak berlarut-larut. Target kita, pembahasan RUU ini dapat berjalan lancar sehingga sebelum penutupan masa sidang 12 Desember sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR," kata Martin membuka diskusi.
Dalam pengantar FGD tersebut, Dirjen KI Hermansyah Siregar memaparkan bahwa terdapat 1.117 DIM serta 736 penjelasan dalam RUU Hak Cipta yang dipetakan ke dalam empat klaster utama.
Klaster tersebut meliputi modernisasi penyesuaian teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan text data mining, tata kelola dan transparansi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), perlindungan hak cipta karya jurnalistik, dan karya seni, hingga penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan digital.
Pada klaster modernisasi teknologi, pemerintah menitikberatkan penyesuaian norma terhadap perkembangan kecerdasan buatan (artificial intellingence/AI) dan text data mining. Pemerintah dan DPR telah menyepakati prinsip bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak berhak mendapat perlindungan hak cipta karena AI hanya berkedudukan sebagai alat bantu (tool).
