"Salah satu poin krusial yang disepakati antara pemerintah dan DPR adalah penegasan bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak akan mendapat perlindungan hak cipta," kata Hermansyah.
Selain mengatur pembatasan hak cipta berbasis AI, klaster ini juga mengusulkan perlindungan atas pelanggaran hak cipta bentuk baru, seperti manipulasi ekspresi, suara, maupun gambar tokoh publik, tokoh agama di media sosial yang berpotensi merusak reputasi dan merendahkan martabat seseorang.
Sementara pada klaster tata kelola royalti, RUU Hak Cipta dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta interoperabilitas data pengelolaan royalti karya cipta. '
Langkah reformasi kelembagaan ini mencakup penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baik di sektor musik maupun non-musik.Adapun pada klaster perlindungan lintas sektor, pemerintah mengusulkan norma baru untuk memasukkan karya jurnalitisk sebagai bagian dari objek hak cipta guna melindungi hak ekonomi perusahaan pers dari eksploitasi masif platform digital berbasis AI.
Selain itu, kata dia, diatur pula hak jual kembali (resale right) bagi para seniman seni rupa serta hak pinjam publik (public lending right) bagi penulis buku di perpustakaan publik.
Terkait klaster penegakan hukum, lanjut Hermansyah, RUU ini menginstroduksi mekanisme dynamic injection agar aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan pemblokiran situs bajakan di internet secara lebih lincah.
