NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).
Adapun ketentuan yang disetujui itu berada dalam Pasal 6A sebagai substansi baru yang diusulkan pemerintah.
"Jadi, ini sudah tepat ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana," kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui RUU Perampasan Aset menerapkan mekanisme non-conviction based atau perampasan tanpa putusan pidana yang ada di Pasal 3 huruf b.
