Komisi III DPR RI setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas
Setelah itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pada Senin ini, pihaknya membahas substansi dan substansi baru dalam DIM itu selesai didiskusikan.
Meski begitu, menurut dia, pembahasan yang sudah disetujui hari ini bisa ditinjau ulang.
"Nanti kalau ada yang miss-miss, terakhir kita review. Hari ini substansi dan substansi baru," kata Habiburokhman.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
