“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai. Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” ucapnya.
Selly menegaskan penetapan status bencana nasional dan pengerahan bantuan pemerintah pusat merupakan dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Menurutnya, dukungan pusat harus dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan penanganan dan kapasitas daerah.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan titik api, luas wilayah terbakar, sebaran asap, dampak terhadap kesehatan, jumlah masyarakat terdampak, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi sebagai dasar penentuan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan layanan kesehatan.
