NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan perlindungan satwa liar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Selly dikutip di Jakarta, Selasa, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup perlindungan warga dari paparan asap dan penyelamatan ekosistem hutan yang menjadi habitat berbagai spesies.
“Yang terbakar bukan hanya pohon dan lahan. Ada habitat yang hilang, sumber pakan yang musnah, dan satwa liar yang kehilangan ruang hidupnya. Kita tidak boleh hanya menghitung berapa hektare lahan terbakar, tetapi juga harus menilai apa yang hilang dari ekosistem tersebut dan bagaimana memulihkannya,” ujar Selly.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII itu kemudian menjelaskan bahwa karhutla menimbulkan dampak berlapis, mulai dari ancaman kesehatan masyarakat akibat asap, gangguan aktivitas ekonomi, hingga kerusakan habitat flora dan fauna.
Ketika hutan terbakar, lanjutnya, vegetasi yang menjadi sumber pangan dan tempat berkembang biak satwa dapat musnah. Satwa liar pun berisiko kehilangan tempat berlindung, berpindah ke kawasan permukiman, atau terjebak dalam kepungan api dan asap.
Oleh karena itu Selly meminta pemerintah mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam strategi penanggulangan karhutla, antara lain melalui pemetaan kawasan ekologis yang rentan, penyelamatan satwa terdampak, dan pemulihan habitat pasca-kebakaran.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat, terutama warga yang terpapar asap dan kelompok rentan melalui penyediaan layanan kesehatan serta kepastian evakuasi bagi masyarakat di kawasan berbahaya.
“Ketika pemerintah daerah mulai kewalahan, yang dibutuhkan adalah tambahan kapasitas dan kecepatan respons, bukan menunggu perdebatan status selesai. Warga yang terpapar asap membutuhkan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian evakuasi. Itu kewajiban negara,” ucapnya.
Selly menegaskan penetapan status bencana nasional dan pengerahan bantuan pemerintah pusat merupakan dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Menurutnya, dukungan pusat harus dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan penanganan dan kapasitas daerah.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi perkembangan titik api, luas wilayah terbakar, sebaran asap, dampak terhadap kesehatan, jumlah masyarakat terdampak, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi sebagai dasar penentuan kebutuhan personel, peralatan pemadaman, logistik, dan layanan kesehatan.
