NADIKABAR.COM — 13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat dihadiri atau ditandatangan 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" Ujar Puan dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.

Seluruh fraksi di DPR sehari sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).

Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.