Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang
13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Kamis, 19 November 2026 pukul 10:48 WIB
• ⏱ 3 menit baca
2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;
3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);
4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;
5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;
6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.