NADIKABAR.COM — 13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat dihadiri atau ditandatangan 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" Ujar Puan dijawab persetujuan seluruh peserta Paripurna.

Seluruh fraksi di DPR sehari sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).

Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.

Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.

Sementara, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, RUU Perampasan Aset pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana. Namun, RUU tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana.

Dia mengatakan RUU mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bisa dilakukan perampasan aset. Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, perdagangan senjata, hingga kejahatan siber.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy dalam paparannya mewakili pandangan pemerintah di rapat, Rabu (18/11).

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;

3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.