NADIKABAR.COM — Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemulihan kerugian negara, sementara dugaan korupsi peringatan HUT Kabupaten Klaten hingga penyidikan kasus Bea Cukai menjadi perhatian penegak hukum.
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana dalam penyelenggaraan acara di Klaten dengan memeriksa sejumlah camat, sedangkan Polri menggandeng Kompolnas dan ahli dalam gelar perkara kasus dugaan makar.
Sejumlah perkembangan tersebut menjadi highlight berita hukum populer pada Kamis (19/11), di tengah upaya penegakan hukum dan penguatan akuntabilitas di berbagai sektor.
Selengkapnya simak kembali melalui tautan berikut,
1. DPR setujui RUU Perampasan Aset jadi UU, ini poin-poin krusialnya
DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.
2. KPK duga HUT ke-222 Klaten dikorupsi dan tiap kecamatan beri Rp50 juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten dikorupsi, dan tiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak-pihak terkait.
3. KPK periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas dan 2 saksi kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH dan dua orang lainnya sebagai saksi pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
4. Gandeng Kompolnas dan ahli, Polri laksanakan gelar perkara kasus makar
Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar secara internal yang melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Wassidik, Divisi Propam Polri, Itwasum Polri, serta menggandeng Kompolnas dan ahli pada Kamis.
5. KPK dalami jasa penyelenggara acara saat periksa 18 camat di Klaten
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jasa penyelenggara acara (event organizer/EO) saat memeriksa 18 camat di wilayah Kabupaten Klaten sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI pada 18 November 2026.