Untuk itu, dia memastikan pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian DPR RI agar RUU tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan dalam beberapa waktu belakangan, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Permasalahan tersebut, menurut dia, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.