Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.

Namun di sisi lain, menurut dia, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Dia menyatakan penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi.