NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Komisi III DPR RI tengah menyerap aspirasi dari pakar hukum, akademisi, hingga masyarakat, untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Dia mengatakan beragam aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah pihak itu akan digunakan untuk memperkaya poin-poin yang diatur dalam RUU tersebut. Adapun Komisi III DPR sebelumnya sudah menggelar rapat RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Senin (16/11).

"Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP (rapat dengar pendapat) dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dia memastikan pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian DPR RI agar RUU tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan dalam beberapa waktu belakangan, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Permasalahan tersebut, menurut dia, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan.

Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas.

Namun di sisi lain, menurut dia, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

Dia menyatakan penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi.