NADIKABAR.COM — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Sejumlah ketentuan krusial dalam undang-undang tersebut meliputi: