Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, serta pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya melalui pengembalian aset, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan.
Dengan pengesahan undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.