NADIKABAR.COM — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Kamis mengatakan regulasi tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Melalui undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Sejumlah ketentuan krusial dalam undang-undang tersebut meliputi:
Pembahasan RUU tersebut melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta keterlibatan 46 anggota Komisi III dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.
Proses pembahasan dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah. Seluruh kegiatan dapat diakses masyarakat dan media melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.
Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU tersebut.
Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, serta pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya melalui pengembalian aset, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan.
Dengan pengesahan undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.