NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, bukan berarti meninggalkan cita-cita untuk memiskinkan koruptor.
Dia menyampaikan asas yang menjadi jiwa undang-undang itu tidak bergeser sedikit pun, yakni kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay. Menurut dia, asas-asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret.
"Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan jenisnya, dia menilai bahwa RUU Perampasan Aset adalah hukum acara atau hukum formil yang mengatur hal administratif, soal cara aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Sedangkan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil.
"Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," kata dia.