Menurut dia, berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini dalam keadaan seperti itu, dia memastikan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar.

Dia menyampaikan jangkauan tindak pidana dalam RUU itu kini juga melebar. Selain korupsi, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

Di samping itu, dia mengatakan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu, kata dia, berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.

"Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," kata dia.