NADIKABAR.COM — DPR RI tidak memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan, Kamis (19/11).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konsep ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Selain itu, Habib menjelaskan Komisi III DPR sebelumnya juga sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara.