Adapun, konsep mengenai illicit enrichment sempat ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka meminta DPR memasukkan konsep ini dalam UU Perampasan Aset.
"Perlu atau tidak, ICW menjawab Perlu. Sikap ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal sama, perampasan kekayaan tak wajar (illicit enrichment) harus diatur dalam RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi CW, Ibrahim saat dihubungi pada Selasa (27/10).
Berdasarkan keterangan Ibrahim, pejabat publik yang hartanya melebihi pendapatan seharusnya dan tidak bisa menjelaskan asal-usulnya patut diduga menyimpan hasil tindak pidana, misalnya suap atau gratifikasi, menjadi hal krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ibrahim mengatakan negara ini juga sudah memiliki alat untuk mengukur kekayaan pejabat yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga jangan sampai LHKPN hanya jadi formalitas administratif.