"Apakah kecilnya realisasi di atas disebabkan oleh rendahnya aktivitas pelayanan, kelemahan sistem pungutan atau penetapan target yang tinggi dan kenapa targetnya dinaikkan lagi," heran Ghumi.
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti belanja operasi yang menjadi komponen belanja terbesar dalam anggaran belanja daerah. Ghumi menyampaikan belanja operasi yang semula dianggarkan sebesar Rp 5,2 triliun meningkat menjadi Rp 5,4 triliun.
"Bagaimana Saudara Gubernur memastikan belanja tersebut tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang bersifat produktif?," tanya politikus asal Jembrana itu.
Hal serupa juga terjadi pada belanja modal yang belum mencapai target. Realisasi belanja modal baru mencapai 16 persen atau Rp 129 miliar lebih dari anggaran Rp 806 miliar. Pada APBD Perubahan 2026, anggaran tersebut naik menjadi Rp 841 miliar.
