Menurut dia, sistem informasi yang dapat diakses lintas perangkat daerah juga akan mendukung koordinasi dalam penanganan persoalan lingkungan.
Dia juga mengingatkan persoalan emisi dan gas rumah kaca perlu perhatian dalam penyusunan program lingkungan hidup. Kompleksitas persoalan itu membutuhkan koordinasi lintas sektor, dukungan teknologi, serta pembiayaan yang memadai.
Komisi D DPRD DKI pun meminta Dinas Lingkungan Hidup mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Sekaligus, membuka peluang sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Meskipun belum optimal atau belum ideal, tetap bisa menjadi langkah perbaikan. Kami juga harus berupaya mencari alternatif pembiayaan lain untuk mendukung kebutuhan tersebut,” kata Yuke.
