Dalam kesempatan itu, Ivan juga meminta agar data luasan tersebut dipadukan kembali. Mengingat terdapat selisih kecil antara total laporan sebesar 5.322,81 hektare dengan hasil penjumlahan rincian per kabupaten/kota yang mencapai 5.322,82 hektare.

Ia menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi awal yang tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

Setiap titik panas harus diverifikasi langsung di lapangan dengan memadankannya bersama waktu kejadian, koordinat, tingkat kepercayaan satelit, batas administrasi, hingga kawasan hutan dan konsesi.

"Prinsip pengawasan harus jelas, satu kejadian, satu koordinat, satu data, satu penanggung jawab, dan seluruh proses dapat diaudit," ujarnya.